Home / Berita Umum / KLHK Sita 11 Kontainer Kayu Ilegal di NTB, Nilainya Capai Rp 3,5 Miliar

KLHK Sita 11 Kontainer Kayu Ilegal di NTB, Nilainya Capai Rp 3,5 Miliar

KLHK Sita 11 Kontainer Kayu Ilegal di NTB, Nilainya Capai Rp 3,5 Miliar – 11 Container berisi 177 mtr. kubik kayu olahan ilegal diambil petugas Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Nilai kayu sitaan itu sampai Rp 3,5 miliar.

“Perlakuan perkara pembalakan liar ini adalah kerja hasil bersama-sama pada penyidik penegakan hukum LHK serta Dinas LHK Provinsi NTB. Sinergi penyelidikan ini butuh jadikan contoh serta direplikasi ke daerah lainnya, lantaran dapat di buktikan bisa membuat proses penegakan hukum bisa dijalankan dengan cara efisien,” kata Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, dalam tayangan wartawan KLHK, Jumat (15/2/2019).

Kayu-kayu itu diambil di di Labuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Team penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) paduan ikut mengamankan 3 terduga.

“Tidak cuman kayu, tanda bukti yg diambil yaitu satu set dokumen palsu ‘Surat Info Sahnya Hasil Rimba Kayu Olahan (SKSHHKO)’ serta satu unit Kapal Monitor Motor ‘Bunga Yuliana’ dengan berat 102 gross ton,”jelas Yazid.

Ia menjelaskan kayu itu datang dari lokasi konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara, Kabupaten Buton Utara. Yazid memaparkan ke-3 terduga dijaring Masalah 83 ayat (1) huruf b juncto Masalah 12 huruf e serta/atau Masalah 88 ayat (1) huruf b juncto Masalah 14 huruf a serta b serta/atau Masalah 94 ayat (1) huruf d, juncto Masalah 19 huruf f Undang-undang Nomer 18/2013 mengenai Mencegah serta Pemberantasan Perusakan Rimba.

Masalah pilihan yg dijeratkan pada ke-3 pemeran yaitu Masalah 78 ayat (5) juncto Masalah 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomer 41/1999 mengenai Kehutanan juncto Masalah 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terduga diancam dengan pidana penjara sangat singkat 8 tahun serta sangat lama 15 tahun, dan denda sangat dikit sepuluh miliar rupiah serta sangat banyak seratus miliar rupiah.

“Tanda bukti yg udah diambil berbentuk kayu serta kapal monitor motor dapat dirampas untuk negara sama dengan ketetapan perundang-undangan,” ujar Yazid.

Selain itu, ada perkiraan keterkaitan 5 orang dalam praktek penebangan liar pohon di Buton Utara. PPNS dapat lekas bekerjasama dengan penyidik diolah penegakan hukumnya di Buton Utara, Sulawesi Tenggara.

About admin